PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI MASA DEMOKRASI LIBERAL
BY. Harnac fh
A. AWAL KEMERDEKAAN ( 1945 – 1950 )
1. KEHIDUPAN POLITIK
Setelah peristiwa Proklamasi yang menjadi pertanda Kemerdekaan Indonesia, tentu saja banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada politik Indonesia. Namun meskipun begitu, kondisi politik belum juga stabil di awal-awal kemerdekaan Indonesia.
Faktor yang menyebabkan ketidakstabilan dari politik serta pemerintahan di Indonesia, antara lain adalah:
Faktor Internal
- Persaingan diantara partai politik yang satu dengan lainnya, terutama dalam hal perbedaan ideologi. Sehingga menjadi pengaruh yang cukup besar di dalam pemerintahan Indonesia.
- Gangguan keamanan yang berasal dari dalam negeri.
- Negara Indonesia masih mencari permasalahan hukum di Indonesia mana yang sering diterapkan dalam pemerintahan sehingga seringkali mengalami perubahan sistem.
Faktor Eksternal
- Datangnya bangsa Inggris yang berbarengan dengan NICA yang ingin menjajah kembali bangsa Belanda. Sehingga menimbulkan beberapa perperangan di beberapa daerah.
- Status Jepang yang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia hingga beberapa sekutu datang ke Indonesia.
Kehidupan politik diawal kemerdekaan dimulai dengan pelaksanaan sidang PPKI 1,2 dan 3 dengan membuat perlengkapan negara dinulai dengan Pengesahan UUD 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam hasil sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945.
Kemudian kehidupan politik mengalami perkembangan seperti :
1. Perubahan Sistem Presidensial Ke Bentuk Parlementer ( 3 November 1945 )
2. Hubungan Antara Keragaman Ideologi Dan Pembentukan Lembaga Kepresidenan ( 2 September 1945 )
3. KNIP dengan Lembaga Pemerintahan ( 14 Oktober 1945 )
4. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara ( 5 Oktober 1945 – 7 Juni 1947 )
5. Perpindahan Ibukota Negara ( Awal di Tahun 1946 )
6. Politik Luar Negeri
2. KEHIDUPAN EKONOMI
Pada awal kemerdekaan ekonomi nasional sangat buruk, hal ini disebabkan oleh :
1.Peredaran uang pendudukan Jepang yang tidak terkendali sehingga terjadi inflasi.
2.Belum memiliki alat pembayaran yang sah sehingga ada tiga mata uang yang digunakan, yaitu : Mata Uang De Javanesche Bank, Mata Uang Pemerintah Hindia-Belanda, dan Mata Uang Pendudukan Jepang.
3.Kas negara dalam keadaan kosong, pajak dan bea masuk sangat minim.
4.Hasil produksi pertanian sulit di ekspor.
5.Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Pemerintah Indonesia.
Untuk mengatasi ekonomi yang sangat buruk tersebut, pemerintah mengambil kebijakan sebagai berikut :
- Mengeluarkan Undang-Undang No.17 Tahun 1946 tentang penggunaan Oeang Republik Indonesia(ORI) dan berlaku sejak 25 Oktober 1946. Tujuannya selain sebagai alat tukar resmi di seluruh wilayah Republik Indonesia, juga untuk menggantikan ketiga jenis mata uang yang beredar sebelumnya. Kemudian pada 5 Juli 1946 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pendirian Bank Nasional Indonesia yang nantinya berkedudukan di Yogyakarta dengan Margono Djoyohadikusumo sebagai direkturnya yang pertama.
- Ir.Soerahman (Menteri Keuangan saat itu) melaksanakan program “Pinjaman Nasional”.
- Menghapus sistem ekonomi autharki lokal warisan penjajahan Jepang dan kemudian diganti dengan sistem ekonomi sentralisasi.
- Dikeluarkannya Plan Kasimo dari I.J.Kasimo Menteri Persediaan Makanan Rakyat yang berisi : Memperbanyak kebun bbit dan padi unggul, mencegah hewan pertanian untuk disembelih, penanaman kembali tanah kosong, pemindahan penduduk Jawa ke Sumatera.
- Dibentuk Badan Pengawasan Makanan Rakyat (BPMR) yang kemudian diubah menjad Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM), dengan tujuan untuk mengawasi penyaluran bahan makanan rakyat.
- Mengaktifkan kembali pihak swasta dalam bidang perekonomian.
B. MASA LIBERAL ( 1950 – 1959 )
1. KEHIDUPAN POLITIK
keadaan politik pada masa demokrasi ditandai dengan :
a.Pergantian kabinet
Keadaan politik pada masa demokrasi liberal pertama dan yang paling mudah dilihat adalah adanya banyak pergantian kabinet selama masa demokrasi liberal dari tahun 1950 – 1959. Kabinet menjadi bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang ditetapkan. Selama masa demokrasi liberial ada 7 kabinet yang pernah terbentuk diantaranya kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Alisostroamidjoyo I, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Alisostroamidjoyo II, kabinet Djuanda. Seringnya berganti kabinet tersebut menjadikan strategi pemerintahan dan tujuan demokrasi liberal tidak berjalan dengan baik karena setiap kabinet memiliki pemikiran tersendiri.
b.Sistem mulitpartai
Pada masa pemerintahan demokrasi liberal ada kebebasan individu menjadikan salah satu dasar munculnya banyak partai di Indonesia yang sebenarnya warisan dari penerapan partai tahun tahun sebelumnya. Sistem kerpartaian ini diawali sejak lama ketika Presiden Soekarno mengumumkan PNI sebagai partai tunggal kemudiaan diikut dengan keputusan wakil Presiden Moh. Hatta tanggal 3 november 1945 tentang pendirian partai politik dan mengesahkan 10 partai diantaranya seperti Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai,PKRI akhir nya bermunculan partai politik lainnya untuk ikut dalam pemilu tahun 1955.
c.Pemilu 1955
Pada saat penerapan demokrasi liberal di Indonesia, salah satu yang paling mencolok terkait keadaan politik masa itu adalah pelaksanaan pemilu 1955 yang banyak dikatakan sukses. Pemilu 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR( 29 September 1955) dan anggota konstituante ( 15 desember 1955 )yang berlansung dalam dua tahapan. Pemilu 1955 menghasilkan 5 parpol terkuat diantaranya PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSII. Dan pemilu pertama ini berlangsung pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
d.Kegagalan Konstituante
Keadaan politik lain yang terlihat dalam masa demokrasi liberal adalah terjadinya banyak gesekan antar partai yang memiliki kepentingan masing masing. Kondisi gesekan antar partai tersebut menjadi salah satu alasan kegagalan konstituante dalam tugasnya. Konstituante yang ditugasi untuk merumuskan UUD baru tidak mampu menjalankan tugasnya bukan karena gesekan antar partai yang menimbulkan banyak perselisihan saja namun juga karena adanya desakan yang kuat untuk kembali pada UUD 1945. Konstituante akhirnya dibubarkan pada tahun 1959 melalui dekrit presiden Soekarno. Dan dekrit Presiden 5 juli 1959 tersebut sebagai tanda berakhirnya pemerintahan masa demokrasi liberal dan memasuki pemerintahan demokrasi terpimpin.
2 .KEHIDUPAN EKONOMI
Permasalahan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal, yaitu :
- Permasalahan dalam jangka pendek, yakni pemerintah wajib mengurangi jumlah uang yang beredar dan memperbaiki kenaikan biaya hidup akibat dari permasalahan politik masa demokrasi liberal
- Permasalahan dalam jangka panjang, yakni pertambahan penduduk yang tak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang relatif rendah.
Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal adalah:
a. Gerakan Benteng
- Dikemukakan oleh Soemitro Djojohadikusumo.
- Kebijakan diawali pada April 1950, yaitu:
- Memberikan pertolongan kepada pengusaha Pribumi supaya mereka berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berwujud bimbingan konkret atau bantuan kredit.
- Mendirikan kewirausahaan Pribumi supaya mampu membentengi perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka.
b. Gunting Syafruddin
- Dikemukakan oleh Syafruddin Prawiranegara.
- Kebijakan diawali pada 15 Maret 1950 dengan pemotongan nilai uang/sanering
c. Nasionalisasi De Javasche Bank
- Kebijakan ini yang berlaku adalah perubahan status De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi yang Diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 menurut UU no. 24 Tahun 1951. (Sekarang gedung ini dijadikan meseum Bank Indonesia di kota tua Jakarta)
d. Pembentukan Biro Perancang Negara
- Diciptakan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
- Bertugas merancang pembangunan jangka pendek sehingga hasilnya belum bisa dinikmati langsung oleh masyarakat.
- Dampak tidak adanya stabilitas/keseimbangan politik karena masa kabinet yang terlalu singkat menyebabkan penurunan drastis ekonomi, inflasi dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
e. Sistem Ekonomi Ali Baba
- Diprakarsai langsung oleh Iskak Tjokroadisurjo, seorang Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
- Kebijakan yang dilaksanakan, yaitu mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam berusaha merombak ekonomi kolonial berubah menjadi ekonomi nasional. Langkah yang diambil, yaitu:
- Mewajibkan pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada TKI supaya bisa menduduki jabatan staf.
- Membangun perusahaan negara.
- Menyediakan fasilitas kredit.
- Memberikan lisensi untuk perusahaan swasta nasional.
-SEKIAN DAN TERIMA KASIH-
-FH-
